Ilmu Teknik Akuntansi Sektor Publik : Pengertian, dan Teknik - tekniknya Terlengkap

Ilmu Teknik Akuntansi Sektor Publik : Pengertian, dan Teknik - tekniknya Terlengkap

Definisi Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi keuangan sektor publik meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas sektor publik yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (accountability and stewardship) dan pengawasan. Akuntansi sektor publik juga merupakan bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik yang dimaksud meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, institusi pendidikan dan kesehatan serta tempat peribadatan.

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector publik ::

1) Akuntansi Anggaran

2) Akuntansi Komitmen

3) Akuntansi Dana

4) Akuntansi Kas

5) Akuntansi Akrual

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitemen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

1.      Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bemtuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprhensif apabila akun – akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

2.      Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen adalah system akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikelurkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeliurkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama – sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari system akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (overcommit). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun – akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (over commit the budget).

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian system tersebut ke dalam akun – akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umunya tidak ada kewajiban hokum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

3.      Akuntansi Dana (Fund Accounting)

3.1 Pengertian Akuntansi Dana

Pada organisasi sector publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sector publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai dana kas (cash fund). Tiap – tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya. Namun saat ini “ dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (fund) dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par.208) adalah:

“A fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities ang residual equitities or balances, and change therein, which are segregated for the purposes of carrying on specific activities or attaining ceratin objectives in accordance with special regulations, restrictions, and limitations.”

3.2 Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa

AKTIVA = KEWAJIBAN = EKUITAS

Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.

3.3 Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain. Contoh, kalau basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannnya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya kativa lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalkan sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:

Belanja Kendaraan                                                     200.000.000

Kas                                                                                          200.000.000

Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan Pendapatan dan Belanja Dana (Fund’s Statement or Revenues and Expenditure) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund balance).

Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah:

Kendaraan                                                                  200.000.000

Kas                                                                                         200.000.000

Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified basis).

Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan, yaitu:

·   Belanja Kendaraan                                                    200.000.000

Kas                                                                                          200.000.000

· Kendaraan                                                                  200.000.000

Ekuitas Dana                                                                          200.000.000

Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang.

Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh karena itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan perubahannya dalam tahun tersebut.

4.      Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan obyectif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan system akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending).

5.      Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antar Proprietary fund (full accrual) dengan Governmental fund (modified accrual) karena biaya (expenses) diukur dalam Proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena Governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur bukan expense.

Pada Governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di accrued, tetapi revenue dicatat berdasarkan kas basis, yaitu pada saat diterima bukan saat diperoleh. Pendapatan seperti PPN,PPh dan fee (retribusi)dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu pengecualian adalah property tax (PBB) yang di accrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sector publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sector swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sector swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sector publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service oriented).

REF :

http://www.penabulu.or.id/2011/11/24/akuntansi-dana-bagi-sektor-publik/

http://omescahyono.blogspot.com/2011/11/tehnik-akuntansi-keuangan-sektor-publik.html

Source:
http://hamtox.blogspot.co.id/2014/02/teknik-akuntansi-sektor-publik.html?m=1
https://mohammadfadlyassagaf.wordpress.com/2016/12/03/teknik-akuntansi-sektor-publik/




Materi Terkait:



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel